Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survey persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai kinerja polisi yang dilakukan oleh tim peneliti the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), diketahui bahwa sebanyak 67 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja polisi dalam penanganan terorisme. Dari beberapa bidang kerja seperti penanganan korupsi, lalu lintas, curanmor, penegakan hukum dan HAM, penanganan narkoba, premanisme dan SARA, hanya bidang penanganan terorisme saja yang mendapat penilaian positif dari masyarakat. Sementara itu, hanya 25,2 persen saja yang menyatakan tidak puas, dan 7,8 persen menyatakan tidak tahu. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Sedangkan penanganan kasus-kasus lainnya seperti yang tertera di atas, umumnya masyarakat DKI merasa tidak puas dengan persentase rata-rata di atas 50 persen. "Polisi tidak boleh menjalankan tugasnya atau kewenangan atau fungsinya, secara parsial dengan hanya menekankan suatu kasus dan mengabaikan kasus lainnya. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan, misalnya polisi begitu intens sehingga publik menilai secara positif, tetapi di bidang-bidang lain kinerja polisi masih dinilai buruk oleh publik di Jakarta," tutur Gufron Mabruri, Ketua Tim Peneliti Imparsial saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (18/7/2011). Gufron menyampaikan bahwa pihak kepolisian harus memperbaiki kinerjanya secara total dan menyeluruh. Dengan kata lain, tidak hanya memfokuskan pada suatu kasus saja. Hingga saat ini, menurut Imparsial, masyarakat umum menilai bahwa dalam penanganan terorisme ini polisi berhasil. Namun, tetap saja secara umum kinerja polisi masih buruk. Dalam penanganan kasus terorisme, Imparsial menilai bahwa ada kecenderungan sikap publik yang dipengaruhi oleh pemberitaan keberhasilan polisi (Densus) yang menangkap orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme di berbagai tempat. Sikap ketidakpuasan publik di DKI terhadap kinerja polisi dinilai dipengaruhi oleh beberapa indikator, seperti dugaan keterlibatan polisi dalam sejumlah kasus kejahatan dan penyimpangan lainnya.
Sedangkan penanganan kasus-kasus lainnya seperti yang tertera di atas, umumnya masyarakat DKI merasa tidak puas dengan persentase rata-rata di atas 50 persen. "Polisi tidak boleh menjalankan tugasnya atau kewenangan atau fungsinya, secara parsial dengan hanya menekankan suatu kasus dan mengabaikan kasus lainnya. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan, misalnya polisi begitu intens sehingga publik menilai secara positif, tetapi di bidang-bidang lain kinerja polisi masih dinilai buruk oleh publik di Jakarta," tutur Gufron Mabruri, Ketua Tim Peneliti Imparsial saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (18/7/2011). Gufron menyampaikan bahwa pihak kepolisian harus memperbaiki kinerjanya secara total dan menyeluruh. Dengan kata lain, tidak hanya memfokuskan pada suatu kasus saja. Hingga saat ini, menurut Imparsial, masyarakat umum menilai bahwa dalam penanganan terorisme ini polisi berhasil. Namun, tetap saja secara umum kinerja polisi masih buruk. Dalam penanganan kasus terorisme, Imparsial menilai bahwa ada kecenderungan sikap publik yang dipengaruhi oleh pemberitaan keberhasilan polisi (Densus) yang menangkap orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme di berbagai tempat. Sikap ketidakpuasan publik di DKI terhadap kinerja polisi dinilai dipengaruhi oleh beberapa indikator, seperti dugaan keterlibatan polisi dalam sejumlah kasus kejahatan dan penyimpangan lainnya.
