Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.
JAKARTA, KOMPAS.com " Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta Paimin Napitupulu mengakui selama ini personel damkar di lapangan selalu terkendala kondisi hidran yang rusak. Sehingga proses pemadaman api akan semakin lama dan menimbulkan korban yang semakin banyak. Saat ini, ada sekitar 1.424 hidran di Jakarta, sekitar 665 hidran rusak. "Akibat rusak hidran itu, kami harus menghadapi kendala mengambil air," ujar Paimin, Selasa (29/3/2011), saat dihubungi wartawan. Ia mengungkapkan, saat ini kondisi hidran sangat memprihatinkan. Beberapa di antaranya sama sekali tidak mengeluarkan air sehingga harus dipindahkan ke tempat lain yang memiliki ketersediaan air yang cukup. Kalaupun ada hidran yang berfungsi, airnya sering kali macet. "Keluarnya hanya sedikit-sedikit, akhirnya kami harus menyedotnya pakai alat, ini jelas memakan waktu," ucap Paimin. Menurutnya, apabila hidran berfungsi normal, maka waktu pemadaman kebakaran hanya akan memakan beberapa menit saja. Namun, karena harus menyedot air dari sumber lain terlebih dulu, maka waktu yang diperlukan mencapai satu jam. "Jelas ini akan menyebabkan kebakaran semakin menyebar, tidak bisa dicegah," ujar Paimin. Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
Oleh karena itu, tahun ini Dinas Damkar dan PB akan menganggarkan biaya perbaikan hidran dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Untuk perbaikan tersebut, Paimin mengungkapkan biaya yang dibutuhkan bervariasi. Contohnya, di Suku Dinas Damkar dan PB Jakarta Timur tahun 2010 menganggarkan Rp 50 juta untuk sepuluh titik. Namun, kebutuhan perbaikan di setiap wilayah berbeda-beda. Diperkirakan setiap hidran butuh Rp 8 juta-Rp 12 juta. Apabila ada 665 hidran yang rusak, maka dinas membutuhkan dana sampai Rp 7 miliar lebih untuk disuntikkan dalam ABT tahun 2011 ini. Akan tetapi, persoalan rupanya tidak hanya sebatas itu. Dinas Damkar dan PB juga mengalami kesulitan membayar air PAM karena PAM sudah menetapkan tarif. Padahal, menurut surat edaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, air untuk damkar seharusnya gratis. "Untuk soal ini, pembahasan sudah sampai di Gubernur. Harusnya memang gratis, tapi PAM harus bayar, jadi ada dua hal yang berbeda. Sejauh ini belum ada keputusannya," ucap Paimin. Hingga per 29 Maret 2011 ini sudah terjadi 179 kebakaran di lima wilayah. Dari jumlah tersebut dia sudah melakukan pemetaan zonasi daerah rawan kebakaran. Yaitu ada sebanyak 35 kelurahan yang rawan kebakaran di Jakarta. Tercatat, Jakarta Barat merupakan zona yang paling rawan. Salah satunya, Kecamatan Tambora yang hampir seluruh kelurahannya rawan kebakaran. Sedangkan wilayah lainnya, yakni Jakarta Utara, kelurahan paling rawan adalah Penjaringan dan Cilincing. Untuk Jakarta Pusat yakni Tanah Tinggi, Kramat, Kramat Pulo. Jakarta Timur yakni Kelurahan Pulo Gadung dan Cakung. Terakhir, Jakarta Selatan, yakni Kelurahan Pasar Minggu dan Kebayoran Lama. Penyebab kebakaran masih didominasi arus pendek listrik sebanyak 58 persen dan 20 persen dikarenakan tabung gas. Terkait arus pendek listrik, Paimin sudah mengajukan untuk penegakan hukum ke PLN, tetapi hingga saat ini permintaannya belum mendapat tanggapan.
Oleh karena itu, tahun ini Dinas Damkar dan PB akan menganggarkan biaya perbaikan hidran dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Untuk perbaikan tersebut, Paimin mengungkapkan biaya yang dibutuhkan bervariasi. Contohnya, di Suku Dinas Damkar dan PB Jakarta Timur tahun 2010 menganggarkan Rp 50 juta untuk sepuluh titik. Namun, kebutuhan perbaikan di setiap wilayah berbeda-beda. Diperkirakan setiap hidran butuh Rp 8 juta-Rp 12 juta. Apabila ada 665 hidran yang rusak, maka dinas membutuhkan dana sampai Rp 7 miliar lebih untuk disuntikkan dalam ABT tahun 2011 ini. Akan tetapi, persoalan rupanya tidak hanya sebatas itu. Dinas Damkar dan PB juga mengalami kesulitan membayar air PAM karena PAM sudah menetapkan tarif. Padahal, menurut surat edaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta, air untuk damkar seharusnya gratis. "Untuk soal ini, pembahasan sudah sampai di Gubernur. Harusnya memang gratis, tapi PAM harus bayar, jadi ada dua hal yang berbeda. Sejauh ini belum ada keputusannya," ucap Paimin. Hingga per 29 Maret 2011 ini sudah terjadi 179 kebakaran di lima wilayah. Dari jumlah tersebut dia sudah melakukan pemetaan zonasi daerah rawan kebakaran. Yaitu ada sebanyak 35 kelurahan yang rawan kebakaran di Jakarta. Tercatat, Jakarta Barat merupakan zona yang paling rawan. Salah satunya, Kecamatan Tambora yang hampir seluruh kelurahannya rawan kebakaran. Sedangkan wilayah lainnya, yakni Jakarta Utara, kelurahan paling rawan adalah Penjaringan dan Cilincing. Untuk Jakarta Pusat yakni Tanah Tinggi, Kramat, Kramat Pulo. Jakarta Timur yakni Kelurahan Pulo Gadung dan Cakung. Terakhir, Jakarta Selatan, yakni Kelurahan Pasar Minggu dan Kebayoran Lama. Penyebab kebakaran masih didominasi arus pendek listrik sebanyak 58 persen dan 20 persen dikarenakan tabung gas. Terkait arus pendek listrik, Paimin sudah mengajukan untuk penegakan hukum ke PLN, tetapi hingga saat ini permintaannya belum mendapat tanggapan.
