Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.
KOMPAS.com - BagiSiti Aminah (52), setiap rupiah berjualan nasi uduk di depan rumahnyadi gang sempit di kawasan Kemanggisan Ilir, Jakarta, berhasil membuattiga anaknya sekolah tinggi, salah satunya lulus sarjana bidang agama. Iabergabung dengan Koperasi Warga Kesuma Tiara yang berdiri 1999. Ketikadia butuh modal lebih besar dari Rp 2 juta, jumlah maksimum yang dapatdiberikan koperasi itu, pendiri dan pengurus koperasi Aety Rufinamengenalkan Aminah pada bank. Mulanya takut karena harus isimacam-macam formulir, kata Aety yang rumahnya berhadapan dengan Aminah. Aminahdua kali mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BRI,masing-masing Rp 5 juta. Melalui Aety pula Aminah mendapat pinjaman Rp 1juta dari Perum Pegadaian. Untuk mendapat KUR, selain rekomendasi dariAety dan diketahui RT/RW, Aminah juga memberikan bukti surat nikah. KURyang pertama dia pakai untuk membiayai sekolah anak- anaknya danmembayar uang muka dua motor untuk dua anak lelakinya. Satu motordipakai untuk mengojek, satu lagi untuk transportasi mengajar agama. KURkedua dia pakai memperbaiki rumahnya. Yang dipakai usaha Rp 1 jutaan,kata Aminah. Sehari Aminah bisa menyisihkan Rp 50.000 untukbelanja dapur, Rp 10.000 untuk melunasi cicilan KUR yang per bulanbesarnya Rp 310.000, Rp 5.000 untuk cicilan ke Pegadaian, dan Rp 20.000untuk arisan. Sekarang Bu Aminah sudah berani simpan sendiri uangnyayang untuk bayar cicilan ke bank. Tadinya tiap hari dia titip ke saya,papar Aety. Liat Dalamstruktur ekonomi Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulangpunggung. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah usaha mikro52.7176.175 unit atau 98,88 persen dari total unit usaha pada 2009. Yang termasuk usaha mikro menurut Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang UKM adalah unit yang kekayaan bersihnyakurang dari Rp 50 juta atau hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta pertahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) ada 96,21 juta orang, sementara jumlahpenduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2010 ada 171 juta orang danyang aktif bekerja (disebut angkatan kerja) berjumlah 116 juta orang.Artinya, mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor mikro. Meskibegitu, sumbangan ekonomi mereka baru 58,17 persen dari produk domestikbruto nasional. Ini disebabkan hasil kerja mereka umumnya masihterbatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aminah, misalnya, tidak mampumempekerjakan karyawan meskipun tiap hari tanpa libur bangun mulai pukul03.00 dan tidur pukul 23.00 untuk menyiapkan dagangannya. Hasilusahanya pun baru sedikit lebih baik dari subsisten. Melihatjumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap sangat besar yangterserap di dalamnya, sudah sepantasnya usaha mikro dipahami sebagaikeliatan masyarakat yang tidak dimiliki usaha besar dengan kekayaan diatas Rp 10 miliar yang rentan gejolak ekonomi dunia dalam eraglobalisasi. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit mikro menjadi sangatbermanfaat bila ditujukan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha yangmenuntut jiwa mandiri sehingga mereka dapat beranjak menjadi pengusahakecil, bahkan menengah. Indonesia memiliki beberapa lembaga yangbergerak di keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro (LKM) bergerak dalamskala benar-benar mikro, antara lain berupa credit union, lumbung pitihnagari di Sumatera Barat, koperasi, dan baitul maal wat tamwil. SelainLKM, juga ada bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bagibank umum, masuk ke kredit mikro menguntungkan karena banyak yang butuhmodal. Para peminjam tersebut tidak berpikir soal bunga. Untuk merekayang penting dana tersedia dan mudah diakses, kata Deputi Gubernur BankIndonesia Budi Rohadi. Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Potensi ekonomi mikro sangat besar.Menurut Budi Rohadi, dalam konferensi keuangan internasional belum lamaini, banyak yang menyatakan ingin masuk ke bisnis keuangan mikroIndonesia. Mengutip Bank Dunia, Budi Rohadi menyebut baru 50 persenorang Indonesia dewasa yang mengenal lembaga perkreditan. Meskipotensinya besar, menurut Dewan Pembina Yayasan Agribisnis dan RektorUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta Prof M Dawam Rahardjo, pemerintahtak menaruh perhatian pada LKM. Koperasi, misalnya, tidak pernahberkembang seperti cita-cita Bung Hatta, yaitu memberdayakan masyarakatmiskin dan menguatkan ekonomi kerakyatan. Dawam menyebut, ekonomikerakyatan adalah ekonomi mandiri dan terlepas dari ketergantungan,baik di bidang keuangan, teknologi maupun perdagangan. LKM adalahinstitusi yang seharusnya berperan menciptakan kemandirian di bidangkeuangan. Dia mencontohkan Koperasi Setya Bhakti Wanita diSurabaya yang berdiri Mei 1978, berawal dari emperan jalan dan kinimemiliki gedung megah empat lantai. Tetapi, peran LKM seperti ini takpernah diperhitungkan serius oleh pemerintah, kata Dawam. Dawammenepis citra koperasi sebagai lembaga keuangan yang sulit berkembang.Dia menyebut data organisasi gerakan koperasi sedunia, InternationalCooperative Alliance (ICA). Sebanyak 300 koperasi kelas dunia dalamGlobal 300 List ICA beromzet 600 juta-63 miliar dollar AS per tahun.Bahkan, di negara kapitalis penganut ekonomi liberal seperti AmerikaSerikat, koperasi didorong tumbuh dan 63 koperasi di antaranya masukdaftar ICA, sementara Perancis menyumbang 55 koperasi. Tak satu punkoperasi Indonesia masuk kriteria kelas dunia. Perubahan Upayapemerintah mengembangkan usaha mikro, menurut Wakil Ketua AsosiasiPengusaha Indonesia Nina Tursinah, belum holistik. Pengusaha mikro masihkesulitan meminjam dana dari perbankan karena persyaratan surat izinusaha yang mewajibkan akta perusahaan, izin domisili, dan NPWP. MenurutNina yang mengurusi UMKM, seharusnya persyaratan untuk usaha mikro cukupizin domisili. NPWP pun diperlakukan sesuai kapasitas usahanya. AnggotaKomisi XI DPR, Sadar Subagyo, berpendapat, pemerintah harus mengubahpendekatan kebijakan perekonomiannya. Pasalnya, sejak tahun 2000investasi di sektor tradable, yaitu sektor riil seperti pertanian,manufaktur, dan industri pengolahan, terus turun dibanding sektornontradable seperti jasa, telekomunikasi, dan konstruksi. Padahal,sektor tradable adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Penyebabnyakarena memproduksi barang membutuhkan perizinan, kredit kerja,infrastruktur dan transportasi, serta sistem logistik yang baik. Kitatidak kompetitif dalam semua syarat berusaha itu, tandas Sadar. Haltersebut ikut memengaruhi pertumbuhan sektor UMKM karena mereka jugaberhubungan dengan perizinan, bunga bank, hingga transportasi dan sistemlogistik nasional. Di sisi lain, data statistik memberi harapan karenajumlah kredit mikro menurun, tetapi pada saat bersamaan kredit kecilmeningkat dari tahun 2008 ke 2010. Sayangnya,sebagian besar kredit tersebut berupa kredit konsumsi (64 persen),sementara kredit modal kerja yang produktif hanya 32 persen. Data inipun menurut Sadar belum tentu akurat. Data BPS dan Bank Indonesia tidakbisa diperbandingkan karena menggunakan ukuran berbeda. Meskidemikian, sebagian besar usaha mikro bergerak dalam perdagangan yangkurang menyerap tenaga kerja. Kalau memproduksi, kalah bersaing denganChina dan India. Bunga pinjaman mereka 5 persen, sementara kita di atas18 persen. Belum lagi lokasi bahan baku berjauhan sehingga mahal.Infrastruktur yang jelek juga bikin transportasi mahal, kata Nina. Kalausudah begini, giliran pemerintah dan DPR melicinkan jalan bagi usahamikro berkembang menjadi usaha kecil dengan membuat kebijakan yangholistik dan terpadu. Bukan saling menyalahkan, apalagi hanya mengeluhkarena pengusaha kecil tak pernah mengeluh. (Ninuk M Pambudy/ Maria Hartiningsih/ Suhartono)
Potensi ekonomi mikro sangat besar.Menurut Budi Rohadi, dalam konferensi keuangan internasional belum lamaini, banyak yang menyatakan ingin masuk ke bisnis keuangan mikroIndonesia. Mengutip Bank Dunia, Budi Rohadi menyebut baru 50 persenorang Indonesia dewasa yang mengenal lembaga perkreditan. Meskipotensinya besar, menurut Dewan Pembina Yayasan Agribisnis dan RektorUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta Prof M Dawam Rahardjo, pemerintahtak menaruh perhatian pada LKM. Koperasi, misalnya, tidak pernahberkembang seperti cita-cita Bung Hatta, yaitu memberdayakan masyarakatmiskin dan menguatkan ekonomi kerakyatan. Dawam menyebut, ekonomikerakyatan adalah ekonomi mandiri dan terlepas dari ketergantungan,baik di bidang keuangan, teknologi maupun perdagangan. LKM adalahinstitusi yang seharusnya berperan menciptakan kemandirian di bidangkeuangan. Dia mencontohkan Koperasi Setya Bhakti Wanita diSurabaya yang berdiri Mei 1978, berawal dari emperan jalan dan kinimemiliki gedung megah empat lantai. Tetapi, peran LKM seperti ini takpernah diperhitungkan serius oleh pemerintah, kata Dawam. Dawammenepis citra koperasi sebagai lembaga keuangan yang sulit berkembang.Dia menyebut data organisasi gerakan koperasi sedunia, InternationalCooperative Alliance (ICA). Sebanyak 300 koperasi kelas dunia dalamGlobal 300 List ICA beromzet 600 juta-63 miliar dollar AS per tahun.Bahkan, di negara kapitalis penganut ekonomi liberal seperti AmerikaSerikat, koperasi didorong tumbuh dan 63 koperasi di antaranya masukdaftar ICA, sementara Perancis menyumbang 55 koperasi. Tak satu punkoperasi Indonesia masuk kriteria kelas dunia. Perubahan Upayapemerintah mengembangkan usaha mikro, menurut Wakil Ketua AsosiasiPengusaha Indonesia Nina Tursinah, belum holistik. Pengusaha mikro masihkesulitan meminjam dana dari perbankan karena persyaratan surat izinusaha yang mewajibkan akta perusahaan, izin domisili, dan NPWP. MenurutNina yang mengurusi UMKM, seharusnya persyaratan untuk usaha mikro cukupizin domisili. NPWP pun diperlakukan sesuai kapasitas usahanya. AnggotaKomisi XI DPR, Sadar Subagyo, berpendapat, pemerintah harus mengubahpendekatan kebijakan perekonomiannya. Pasalnya, sejak tahun 2000investasi di sektor tradable, yaitu sektor riil seperti pertanian,manufaktur, dan industri pengolahan, terus turun dibanding sektornontradable seperti jasa, telekomunikasi, dan konstruksi. Padahal,sektor tradable adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Penyebabnyakarena memproduksi barang membutuhkan perizinan, kredit kerja,infrastruktur dan transportasi, serta sistem logistik yang baik. Kitatidak kompetitif dalam semua syarat berusaha itu, tandas Sadar. Haltersebut ikut memengaruhi pertumbuhan sektor UMKM karena mereka jugaberhubungan dengan perizinan, bunga bank, hingga transportasi dan sistemlogistik nasional. Di sisi lain, data statistik memberi harapan karenajumlah kredit mikro menurun, tetapi pada saat bersamaan kredit kecilmeningkat dari tahun 2008 ke 2010. Sayangnya,sebagian besar kredit tersebut berupa kredit konsumsi (64 persen),sementara kredit modal kerja yang produktif hanya 32 persen. Data inipun menurut Sadar belum tentu akurat. Data BPS dan Bank Indonesia tidakbisa diperbandingkan karena menggunakan ukuran berbeda. Meskidemikian, sebagian besar usaha mikro bergerak dalam perdagangan yangkurang menyerap tenaga kerja. Kalau memproduksi, kalah bersaing denganChina dan India. Bunga pinjaman mereka 5 persen, sementara kita di atas18 persen. Belum lagi lokasi bahan baku berjauhan sehingga mahal.Infrastruktur yang jelek juga bikin transportasi mahal, kata Nina. Kalausudah begini, giliran pemerintah dan DPR melicinkan jalan bagi usahamikro berkembang menjadi usaha kecil dengan membuat kebijakan yangholistik dan terpadu. Bukan saling menyalahkan, apalagi hanya mengeluhkarena pengusaha kecil tak pernah mengeluh. (Ninuk M Pambudy/ Maria Hartiningsih/ Suhartono)
