Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.
MEDAN, KOMPAS.com - Tak kurang dari 30 warga Kabupaten Batubara berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut kejelasan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di Batubara, Senin (21/3/2011). Mereka memrotes adanya perbedaan data kelulusan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011antara pengumumanresmi pemerintah Kabupaten Batubara dansitus milik Universitas Indonesia . Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri KorbanKecurangan Penerimaan CPNS Kabupaten Batubara itu menuntut agar dipertemukan langsung dengan Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. Setelah sekitar satu jam berorasi, mereka ditemui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Idris Syah danKepala Bidang Pengadaan dan PembinaanBKD Sumut PandapotanSiregar. Dalam dialog tersebut, koordinator pengunjuk rasa Irwan Manik menjelaskan, dalam pengumunan situs resmi Universitas Indonesia disebutkan, para pengunjuk rasa semestinyalolos tes seleksi bila dilihat dari nilai dan rangkingnya. "Akan tetapi, pengumunan resmi Pemerintah Kabupaten Barubara menunjukkan, 271 pelamar CPNS yang dinyatakan lulus oleh UI, tetapi dinyatakan tidak lulus oleh Pemerintah Kabupaten Batubara," ujar Irwan. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah.
UI merupakan pihak yang membantu mengevaluasi dan memberi nilai hasil ujian seleksi CPNSdi berbagai daerah, termasuk Kabupaten Batubara. Belina Ayani, salah satu pengunjuk rasa, menambahkan, dalamtes seleksi tersebut terdapat banyak kejanggalan. Salah satunya, banyak pelamar yang tidak ikut ujian seleksi tetapi dinyatakan lulus dan menjadi CPNS. Pengunjukrasa menduga terdapat rekayasa seperti pengisian lembar jawaban komputer (LKJ) yang dilakukan di luar ujian seleksi CPNS."Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Sumut membantu mengusutnya,"kataNatanael, pengunjuk rasa. Pandapotan menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Alasannya, proses kelulusan CPNS menjadi wewenang pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Akan tetapi, dia berjanji akan melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat. Setelah berdialog dengan pejabat BKD Sumut, pengunjuk rasa mendatanagi Gedung DPRD Sumut. Di sana mereka ditemui Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi dan mendapatkan jawaban serupa dengan jawaban Pandapotan.
UI merupakan pihak yang membantu mengevaluasi dan memberi nilai hasil ujian seleksi CPNSdi berbagai daerah, termasuk Kabupaten Batubara. Belina Ayani, salah satu pengunjuk rasa, menambahkan, dalamtes seleksi tersebut terdapat banyak kejanggalan. Salah satunya, banyak pelamar yang tidak ikut ujian seleksi tetapi dinyatakan lulus dan menjadi CPNS. Pengunjukrasa menduga terdapat rekayasa seperti pengisian lembar jawaban komputer (LKJ) yang dilakukan di luar ujian seleksi CPNS."Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Sumut membantu mengusutnya,"kataNatanael, pengunjuk rasa. Pandapotan menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Alasannya, proses kelulusan CPNS menjadi wewenang pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Akan tetapi, dia berjanji akan melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat. Setelah berdialog dengan pejabat BKD Sumut, pengunjuk rasa mendatanagi Gedung DPRD Sumut. Di sana mereka ditemui Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi dan mendapatkan jawaban serupa dengan jawaban Pandapotan.
