Would you like to find out what those-in-the-know have to say about mobil keluarga ideal terbaik indonesia? The information in the article below comes straight from well-informed experts with special knowledge about mobil keluarga ideal terbaik indonesia.
SENTANI, KOMPAS.com - Bupati Jayapura, Papua, Habel Melkias Suwae menilai aspek penegakan hukum bagi masyarakat di daerah tersebut masih rendah. "Dua tahun belakangan ini saya perhatikan di Kabupaten Jayapura upaya-upaya Kantibmas sangat lemah, sehingga masyarakat semaunya saja melakukan apa saja untuk menolak pembangunan," ucapnya, Minggu (6/3/2011). Seperti memalang, sehingga seolah-olah hukum yang berlaku di Bumi Kenambay Umbay adalah rimba yang sangat bertentangan dengan kitab hukum perdata. Ia menambahkan, seperti pemalangan pembangunan pelabuhan kontainer di Distrik Depapre oleh masyarat pemilik hak ulayat. Habel Suwae mengatakan, permasalahan tersebut sudah dikomuniukasikan dengan pihak berwajib juga dengan masyarakat setempat tetapi upaya pemerintah itu masih biasa-biasa saja. You can see that there's practical value in learning more about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. Can you think of ways to apply what's been covered so far?
Karena masyarakat masih menggunakan hak-haknya untuk mempertahankan diri, seolah-olah tidak ada hukum yang berlaku. "Misalnya masyarakat yang menolak pembangunan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tetapi hanya persuasif yang dilakukan," ujarnya. Sehingga, penegakan hukum ke masyarakat di Kabupaten Jayapura masih sangat kurang. Pembinaan harus dilakukan, tetapi juka pembinaan terus menerus maka wibawah pemerintah tidak ditegakkan sehingga masyarakat melakukan apa saja untuk menolak pembangunan. "Masalah mari kita selesaikan bersama, persuasif dilakukan, tetapi jangan hanya persiasif tetapi tindakan, jangan menjadikan hukum yang berlaku di Kabupaten Jayapura adalah hukum rimba," ungkapnya. Menyinggung tentang pembangunan pelabuhan kountainer, menurutnya, akan berlanjut terus meskipun diperhadapkan dengan berbagai masalah terutama dari masyarakat pemilik hak ulayat.
Karena masyarakat masih menggunakan hak-haknya untuk mempertahankan diri, seolah-olah tidak ada hukum yang berlaku. "Misalnya masyarakat yang menolak pembangunan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tetapi hanya persuasif yang dilakukan," ujarnya. Sehingga, penegakan hukum ke masyarakat di Kabupaten Jayapura masih sangat kurang. Pembinaan harus dilakukan, tetapi juka pembinaan terus menerus maka wibawah pemerintah tidak ditegakkan sehingga masyarakat melakukan apa saja untuk menolak pembangunan. "Masalah mari kita selesaikan bersama, persuasif dilakukan, tetapi jangan hanya persiasif tetapi tindakan, jangan menjadikan hukum yang berlaku di Kabupaten Jayapura adalah hukum rimba," ungkapnya. Menyinggung tentang pembangunan pelabuhan kountainer, menurutnya, akan berlanjut terus meskipun diperhadapkan dengan berbagai masalah terutama dari masyarakat pemilik hak ulayat.
