Imagine the next time you join a discussion about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. When you start sharing the fascinating mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts below, your friends will be absolutely amazed.
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak menggubris laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Polda Metro Jaya. Foke dituduh telah bertanggung jawab menghambat informasi publik atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). "Emang kerjaannya mereka (ICW) ngelaporin mulu," kata Gubernur DKI Fauzi Bowo singkat, Rabu (16/2/2011), saat ditemui para wartawan di kantornya, di Balai Kota DKI. Kepala Bidang Informasi Publik, Kehumasan DKI, Cucu Ahmad Kurnia mengatakan, pelaporan yang dilakukan oleh ICW termasuk tindakan yang berlebihan sehingga Pemerintah Provinsi DKI enggan mengomentarinya. "Lebai itu namanya," kata Cucu pendek. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
ICW melaporkan Gubernur Fauzi Bowo pada Senin (14/2/2011) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menghambat informasi publik atas dugaan korupsi dana BOS dan BOP. Selain Gubernur, ICW juga telah melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhy bersama lima kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta atas dugaan pelanggaran Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lima kepala sekolah tersebut adalah Kepala SMP Negeri 190, Kepala SMP Negeri 95, Kepala SMP Negeri 84, Kepala SMP Negeri 67, dan Kepala SMP Negeri 28. Mereka juga dinilai menghalangi akses publik terhadap salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan BOP. Hingga kini, dokumen-dokumen ini tak kunjung diterima ICW.Lima SMP yang dimintai salinan SPJ itu terindikasi melakukan korupsi pengelolaan dana BOS dan BOP. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DKI, disebutkan negara dirugikan Rp 1,1 miliar dari korupsi di tahun 2007-2009.Pelaporan ICW ini juga didukung dengan putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 November 2010 memerintahkan Dinas Pendidikan dan kelima SMP tersebut untuk memberikan salinan SPJ kepada ICW sebagai pemohon.
ICW melaporkan Gubernur Fauzi Bowo pada Senin (14/2/2011) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menghambat informasi publik atas dugaan korupsi dana BOS dan BOP. Selain Gubernur, ICW juga telah melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhy bersama lima kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta atas dugaan pelanggaran Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lima kepala sekolah tersebut adalah Kepala SMP Negeri 190, Kepala SMP Negeri 95, Kepala SMP Negeri 84, Kepala SMP Negeri 67, dan Kepala SMP Negeri 28. Mereka juga dinilai menghalangi akses publik terhadap salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan BOP. Hingga kini, dokumen-dokumen ini tak kunjung diterima ICW.Lima SMP yang dimintai salinan SPJ itu terindikasi melakukan korupsi pengelolaan dana BOS dan BOP. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DKI, disebutkan negara dirugikan Rp 1,1 miliar dari korupsi di tahun 2007-2009.Pelaporan ICW ini juga didukung dengan putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 November 2010 memerintahkan Dinas Pendidikan dan kelima SMP tersebut untuk memberikan salinan SPJ kepada ICW sebagai pemohon.
