This interesting article addresses some of the key issues regarding mobil keluarga ideal terbaik indonesia. A careful reading of this material could make a big difference in how you think about mobil keluarga ideal terbaik indonesia.
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait dengan ribuan tiket gratis yang diberikan kepada para pejabat. KPK menilai, tiket-tiket gratis kepada pejabat merupakan bentuk gratifikasi yang harus diinformasikan kepada KPK. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, M Jasin, Jumat (31/12/2010), di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. "Kemarin saya sudah menegaskan kepada Direktur Gratifikasi, Pak Sigit, untuk menghubungi PSSI guna meminta data tentang tiket dan undangan gratis. Ini tidak lebih dari bentuk transparansi dan mendorong penyelenggara negara untuk melaporkan dana yang bersumber dari luar sistem penggajian," ucap Jasin. Jasin menjelaskan, apabila ditemukan ada suatu hadiah hiburan (entertainment) seperti diskon tiket, akomodasi, atau fasilitas lain apapun yang diterima pegawai negeri, termasuk ke dalam bentuk gratifikasi. "Ini merupakan perintah undang-undang pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi ini perintah UU. Bukan perintah saya," ujar Jasin. Now that we've covered those aspects of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, let's turn to some of the other factors that need to be considered.
Di dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sesuai dengan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001, apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jasin meminta kepada tiap individu untuk memiliki kesadaran dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. "Saya saja walaupun merupakan pimpinan KPK, tiap mendapat hadiah langsung melapor ke gratifikasi. Jadi siapa pun harus melapor," ungkap Jasin. Sebelumnya, Sekertaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes mengatakan, sejumlah tiket diberikan kepada beberapa pejabat pemerintah untuk menyaksikan pertandingan final Indonesia melawan Malaysia di SUGBK. Antara lain ke sejumlah kementerian, yakni Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Dalam Negeri, Pejabat Teras TNI dan Polri. Ketua Panitia Lokal Final Piala AFF Joko Driyono mengaku bahwa pihaknya memberikan sekitar 7.000 tiket untuk sponsor, lembaga pemerintah, organisasi olahraga, atau siapa pun yang punya andil dalam perkembangan olahraga rakyat ini.
Di dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sesuai dengan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001, apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jasin meminta kepada tiap individu untuk memiliki kesadaran dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. "Saya saja walaupun merupakan pimpinan KPK, tiap mendapat hadiah langsung melapor ke gratifikasi. Jadi siapa pun harus melapor," ungkap Jasin. Sebelumnya, Sekertaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes mengatakan, sejumlah tiket diberikan kepada beberapa pejabat pemerintah untuk menyaksikan pertandingan final Indonesia melawan Malaysia di SUGBK. Antara lain ke sejumlah kementerian, yakni Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Dalam Negeri, Pejabat Teras TNI dan Polri. Ketua Panitia Lokal Final Piala AFF Joko Driyono mengaku bahwa pihaknya memberikan sekitar 7.000 tiket untuk sponsor, lembaga pemerintah, organisasi olahraga, atau siapa pun yang punya andil dalam perkembangan olahraga rakyat ini.
